Hak WBP

  • Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  • Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  • Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  • Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
  • Menyampaikan keluhan;
  • Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
  • Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
  • Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  • Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
  • Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  • Mendapatkan pembebasan bersyarat;
  • Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
  • Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban WBP

  • Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
  • Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
  • Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
  • Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  • Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
  • Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
  • Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Larangan WBP

  • Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
  • Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
  • Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
  • Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
  • Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
  • Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
  • Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
  • Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  • Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
  • Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
  • Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
  • Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  • Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
  • Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
  • Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
  • Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
  • Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
  • Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
  • Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
  • Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
  • Menyebarkan ajaran sesat; dan
  • Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

*) Hak, Kewajiban, dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam:

  • Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  • Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
  • Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.