Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

(1)   Daftar Informasi Publik sebagaimana Lampiran 1 yang dimutakhirkan sekurang-kurangnya 1        (satu) kali dalam sebulan;

(2)   Syarat dan tata cara pelayanan, pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan        Pemasyarakatan;

(3)   Produk hukum dan kebijakan satuan kerja Pemasyarakatan;

(4)   Proses Pemasyarakatan;

(5)   Daftar hak, kewajiban dan larangan Warga Binaan Pemasyarakatan;

(6)   Program reformasi birokrasi satuan kerja Pemasyarakatan;

(7)   Program pelayanan terhadap tahanan;

(8)   Program pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan;

(9)   Program pembimbingan klien dewasa dan klien anak;

(10) Program pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;

(11) Program kerjasama dukungan kepada kinerja satuan kerja Pemasyarakatan

(12) Pengumuman dan laporan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
        peraturan perundang-undangan;

(13) Jumlah pegawai satuan kerja Pemasyarakatan berdasarkan:

    1. Usia;
    2. Jenis kelamin;
    3. Pangkat;
    4. Jabatan;
    5. Pendidikan;
    6. Penempatan tugas;
    7. Pegawai yang mendapat penghargaan;
    8. Pegawai yang pelanggaran disiplin; dan
    9. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat.



(14) Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan:

      1. Usia;
      2. Jenis kelamin;
      3. Jenis tindak pidana;
      4. Status hukum; dan
      5. Menjalani hak-hak pembinaan.

 

(15) Jumlah benda sitaan negara dan barang rampasan negara berdasarkan tingkat pemeriksaan         pada:

    1. Kepolisian;
    2. Kejaksaan; dan
    3. Pengadilan;

(16) Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Pemasyarakatan atau         Warga Binaan Pemasyarakatan;

(17) Daftar Informasi Publik;

(18) Hak Pemohon dalam Pelayanan Informasi; dan

(19)Tata cara memperoleh pelayanan Informasi, biaya untuk memperoleh salinan Informasi,tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan Informasi serta nama dan nomor kantor pihak yang bertanggung jawab atas Pelayanan Informasi dan penanganan keberatan terhadap Pelayanan Informasi;

(20) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

(21) Informasi Pemasyarakatan yang telah dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan         atau penyelesaian sengketa.